Panduan Resmi Susunan Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 — (Sumber: tirto.id)
Cloteh Media — Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 sebagai panduan resmi penyelenggaraan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026. Momen bersejarah ini menjadi agenda nasional yang krusial bagi seluruh komponen bangsa, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai sektor swasta, hingga institusi pendidikan di seluruh pelosok Tanah Air.
Penyusunan tata tertib upacara ini bertujuan untuk menjaga kesakralan dan kekhidmatan prosesi penghormatan terhadap dasar negara Indonesia. Berikut adalah rincian lengkap mengenai teknis pelaksanaan upacara, baik untuk tingkatan pusat yang akan dipimpin langsung oleh Presiden maupun untuk instansi di tingkat daerah.
Susunan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tingkat Pusat
Pelaksanaan upacara tingkat pusat direncanakan berlangsung di Jakarta pada Senin, 1 Juni 2026, tepat pukul 10.00 WIB. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara. Mengingat pentingnya acara ini, BPIP telah merinci tahapan waktu secara detail:
- Tahap Persiapan: Dimulai dari pukul 09.30 WIB dengan tiupan terompet pertama, diikuti terompet kedua pada 09.35 WIB, sebelum pasukan dan komandan upacara menempati lapangan.
- Tahap Pendahuluan: Kehadiran Wakil Presiden dan Presiden RI di lokasi, diikuti laporan Perwira Upacara pada pukul 09.50 WIB.
- Acara Pokok: Prosesi utama mencakup penghormatan kebesaran, pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Paskibraka, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, pembacaan Pembukaan UUD NRI 1945, serta amanat dari Presiden RI.
- Tahap Penutup: Diakhiri dengan laporan akhir, penghormatan pasukan, dan inspektur upacara meninggalkan lapangan pada pukul 10.33 WIB.
Masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung tetap dapat menyaksikan rangkaian acara ini melalui siaran langsung di kanal resmi media sosial BPIP serta jaringan televisi nasional.
Ketentuan Pelaksanaan Upacara di Daerah dan Satuan Pendidikan
Untuk memastikan keseragaman di seluruh wilayah, BPIP mewajibkan pemerintah daerah, kantor perwakilan RI di luar negeri, instansi pemerintah, serta satuan pendidikan formal untuk menggelar upacara bendera. Aturan teknis menetapkan waktu pelaksanaan di daerah dimulai paling lambat pukul 08.00 waktu setempat. Hal ini dilakukan agar seluruh rangkaian upacara di daerah dapat terselesaikan sebelum dimulainya prosesi di tingkat pusat.
Susunan Acara Baku Tingkat Instansi dan Daerah
Instansi di daerah diwajibkan mengikuti susunan acara standar yang mencakup:
- Prosesi persiapan dan masuknya pasukan ke lapangan upacara.
- Penyambutan Inspektur Upacara serta penghormatan pasukan.
- Prosesi sakral berupa pengibaran bendera dan mengheningkan cipta.
- Pembacaan teks Pancasila yang diikuti seluruh peserta.
- Pembacaan Pembukaan UUD NRI 1945.
- Penyampaian amanat melalui pembacaan naskah pidato resmi Kepala BPIP.
- Pembacaan doa dan penutupan.
Bagi satuan pendidikan formal, susunan tersebut menjadi standar minimal yang harus dipenuhi dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi muda.
Ketentuan Pakaian dan Atribut
Aspek keseragaman tidak hanya berlaku pada tata cara, tetapi juga pada busana. Untuk upacara tingkat pusat, tamu undangan pria diwajibkan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), sedangkan wanita menggunakan pakaian nasional. Sementara itu, personel TNI dan Polri diwajibkan menggunakan Pakaian Dinas Upacara III (PDU III). Di tingkat daerah atau instansi, pakaian ditentukan oleh pimpinan masing-masing instansi atau kepala sekolah.
Sebagai bentuk penghormatan nasional, BPIP juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat, lembaga, dan sekolah untuk memasang bendera Sang Merah Putih di lingkungan masing-masing selama satu hari penuh pada tanggal 1 Juni 2026. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif dalam menjaga spirit kebangsaan yang berlandaskan Pancasila di tengah dinamika perubahan zaman.
