Cloteh Media, Bisnis – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengantongi identitas pejabat Kementerian Keuangan yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat tersebut diduga menerima gratifikasi berupa mobil mewah jenis Toyota Alphard.
Purbaya menyatakan langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi intensif dengan lembaga antirasuah tersebut. Pihaknya ingin memastikan kebenaran informasi yang beredar di publik secara mendalam.
“Nanti saya diskusi dengan KPK seperti apa,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).
Komitmen Transparansi dan Objektivitas
Purbaya menekankan pentingnya melihat fakta secara objektif dalam menanggapi kasus dugaan gratifikasi mobil mewah ini. Ia berkomitmen untuk tetap bersikap adil terhadap bawahannya yang terseret isu tersebut.
“Kita kan melihat dari pejabat terkait secara fair, betul enggak seperti itu,” ujarnya.
Menkeu juga memberikan sinyal adanya dinamika internal di balik mencuatnya laporan ini. Ia menduga ada pihak tertentu yang sengaja menyebarkan isu gratifikasi karena rencana perubahan posisi di manajemen Kemenkeu.
“Ada beberapa kalangan yang sengaja mengembuskan itu, karena sepertinya pejabat itu akan saya tarik ke dalam manajemen Kementerian Keuangan, tapi sepertinya ada yang enggak setuju, sehingga mulai mengembuskan seperti itu. Tapi kan kita lihat case-nya seperti apa,” ungkap Purbaya.
Laporan dari Aktivis Milenial
Dugaan gratifikasi ini pertama kali mencuat setelah Himpunan Aktivis Milenial Indonesia melapor ke KPK. Mereka menduga pejabat berinisial RLM menerima unit mobil dari pihak swasta secara tidak sah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan bahwa lembaga tersebut akan menindaklanjuti setiap aduan sesuai prosedur. Proses verifikasi dan analisis menjadi tahap awal yang sangat krusial sebelum menentukan langkah hukum.
“Kami memastikan bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti dengan memverifikasi validitas informasi dan data yang disampaikan,” kata Budi.
Budi menambahkan bahwa laporan masyarakat merupakan elemen penting dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. KPK memastikan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor serta substansi laporan sesuai dengan protokol internal yang berlaku.
(Red/PRS)
